Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan rumah sakit vertikal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2024). Foto: Arief/vel

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan perhatian mengenai ketidakmerataan kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah. Menurutnya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan rumah sakit memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang memadai sesuai dengan tingkatannya. 

"Meski beberapa rumah sakit pemerintah memiliki bangunan yang terlihat megah, banyak yang masih kekurangan alat kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Saya berharap hal ini segera diperbaiki agar layanan kesehatan di seluruh Indonesia bisa merata dan adil," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan rumah sakit vertikal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2024).

Selain itu, Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi tenaga medis. Ia menekankan perlunya menghentikan tindakan perundungan atau kekerasan terhadap staf medis. Ia menyadari bahwa tekanan pekerjaan di rumah sakit bisa membuat staf medis merasa lelah, namun Kurniasih mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengorbankan kesejahteraan mental dan fisik tenaga medis. 

"Kami menekankan kembali kepada seluruh rumah sakit 'no bullying' karena ini bener -bener sangat tragis, banyak sekali pasien yang curhat kepada kami karena (mungkin) perawatnya sudah cape jadi smile-nya kurang, intinya walaupun dalam kondisi apapun mari kita  memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat," tambahnya.

Kurniasih juga mengingatkan agar  pemenuhan hak dan kewajiban tenaga medis harus dipenuhi dengan adil, terutama terkait dengan beban kerja dan remunerasi (gaji). Menurutnya, keseimbangan antara tugas yang diberikan dan penghargaan yang diterima sangat penting agar tenaga medis tidak merasa "seperti kerja rodi" tanpa insentif yang layak.

"Beban dan juga remunerasi dari teman-teman di seluruh rumah sakit vertikal dan juga rumah sakit daerah ini memang perlu menjadi perhatian khusus supaya enggak cuma bebannya saja seperti terasa kerja rodi, tapi insentifnya juga perlu diperhatikan, remunerasinya juga perlu menjadi perhatian,” ungkapnya.

Terkait dengan layanan BPJS Kesehatan, Kurniasih menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan mengakses layanan dan lamanya proses rujukan ke rumah sakit. Ia berharap mekanisme layanan BPJS bisa diperbaiki agar lebih cepat dan efisien.

Di akhir penyampaian, Kurniasih berharap rumah sakit pemerintah, terutama yang vertikal, dapat menjadi rumah sakit unggulan yang mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, serta menjadi kebanggaan bagi Indonesia.